Widget HTML #1

Home / Pendidikan Kewarganegaraan

Pengertian dan Macam-macam Infrastruktur Politik

Pengertian Infrastruktur politik

Infrastruktur politik adalah kelompok masyarakat yang merupakan kekuatan sosial dan politik riil di dalam masyarakatnya.


Infrastruktur politik juga erat hubungannya dengan kehidupan lembaga-lembaga kemasyarakatan.



Fungsi Input Lembaga Kemasyarakatan atau Infrastruktur

Lembaga-lembaga kemasyarakatan atau infrastruktur menjalankan fungsi input yang meliputi kegiatan-kegiatan berikut.
  1. Interest aggregation
    Interest aggregation adalah pemaduan atau pengajuan kepentingan. Dalam hal ini berarti lembaga infrastruktur berfungsi memadukan aspirasi rakyat yang disampaikan oleh lembaga seperti LSM dan Ormas. Lembaga yang memiliki fungsi ini adalah lembaga partai politik.
  2. Interest articulate
    Interest articulate adalah perumusan dan pengajuan kepentingan. Dalam hal ini lembaga infrastruktur berfungsi menyampaikan aspirasi rakyat.


Unsur-unsur Infrastruktur Politik

Secara garis besar, infrastruktur politik mencakup lima unsur, sebagai berikut
  1. Partai Politik
  2. Kelompok Kepentingan atau Interest Group
  3. Kelompok Penekan atau Pressure Group
  4. Media Komunikasi Politik
  5. Tokoh Politik


a. Partai Politik

Yang dimaksud dengan partai politik adalah sekelompok warga negara yang terorganisasi, dimana anggota-anggota-nya memiliki cita-cita, tujuan, serta orientasi yang sama.


Partai politik berusaha untuk memperoleh dukungan rakyat dengan tujuan memperoleh dan mengendalikan kekuasaan politik atau pemerintahan serta melaksanakan kebijaksanaan-kebijaksanaan dengan jalan menempatkan anggota-anggotanya dalam jabatan-jabatan politik ataupun mengadakan pemberontakan.



Lima Fungsi Dasar Partai Politik

Terdapat lima fungsi dasar dari keberadaan partai politik, yaitu
  1. Fungsi Artikulasi Kepentingan
  2. Fungsi Agregasi Kepentingan
  3. Fungsi Sosialisasi Politik
  4. Fungsi Rekrutmen Politik
  5. Fungsi Komunikasi Politik


1. Fungsi Artikulasi Kepentingan

Artikulasi kepentingan adalah suatu proses masuknya berbagai kebutuhan, tuntutan dan kepentingan melalui wakil-wakil kelompok dalam lembaga legislatif agar kepentingan, tuntutan, dan kebutuhan kelompoknya dapat terwakili dan terlindungi.


Bentuk dari artikulasi yang paling umum pada semua sistem adalah pengajuan permohonan secara individual kepada para anggota dewan atau legislatif kepala daerah, kepala desa, dan stafnya.



2. Fungsi Agregasi Kepentingan

Agregasi kepentingan adalah cara tuntutan-tuntutan yang dilancarkan oleh kelompok-kelompok yang berbeda digabungkan menjadi alternatif-alternatif pembuatan kebijakan publik.


Dalam sistem politik di Indonesia, agregasi kepentingan berlangsung dalam diskusi lembaga legislatif. Dimana DPR berupaya merumuskan tuntutan-tuntutan serta kepentingan-kepentingan yang diwakilinya.



3. Fungsi Sosialisasi Politik

Sosialisasi politik adalah suatu cara untuk memperkenalkan nilai-nilai, sikap-sikap, dan etika politik yang berlaku atau yang dianut oleh suatu negara.


Sosialisasi politik dilakukan dengan melaksanakan pendidikan politik yang dapat menumbuhkan dan mengembangkan kesadaran atas hak serta kewajiban politik rakyat dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.



4. Fungsi Rekrutmen Politik

Rekrutmen politik adalah merupakan suatu proses seleksi atau disebut juga sebagai rekrutmen anggota-anggota kelompok guna mewakili kelompoknya dalam jabatan-jabatan administratif dan politik.


Setiap sistem politik mempunyai sistem dan prosedur rekrutmen yang berbeda-beda. Anggota kelompok yang direkrut atau diseleksi merupakan anggota yang memiliki kemampuan serta bakat yang sangat dibutuhkan bagi suatu jabatan atau fungsi politik.


Setiap partai politik memiliki pola rekrutmen yang berbeda. Pola rekrutmen anggota partai disesuaikan pada sistem politik yang dianut.


Di Indonesia perekrutan politik berlangsung secara pemilu setelah setiap calon peserta yang diusulkan oleh partainya diseleksi dengan ketat oleh suatu badan resmi. Seleksi disini dimulai dari seleksi administratif dan penelitian khusus atau litsus, yaitu menyangkut kesetiaan pada ideologi negara.



5. Fungsi Komunikasi Politik

Komunikasi politik adalah salah satu fungsi yang dijalankan oleh partai politik dengan segala struktur yang tersedia, yaitu dengan mengadakan komunikasi informasi, isu, dan gagasan politik.


Media massa sangat berperan khususnya sebagai alat komunikasi politik dan membentuk kebudayaan politik.


Partai politik menjalankan fungsinya sebagai sarana penyampaian pandangan dan prinsip-prinsip partai, program kerja partai, dan gagasan partai.


Agar anggota partai dapat mengetahui prinsip, program kerja serta gagasan partainya, maka partai politik memanfaatkan media massa.


Peranan partai politik sangat penting dalam mempengaruhi kebijakan politik negara. Ini dikarenakan partai politik memiliki wakil-wakil yang duduk dalam lembaga legislatif (DPR, DPRD) dan lembaga eksekutif di pusat maupun daerah.



b. Kelompok Kepentingan atau Interest Group

Kelompok kepentingan adalah setiap organisasi yang berusaha mempengaruhi kebijaksanaan pemerintah, tanpa ingin memperoleh jabatan publik.


Kelompok kepentingan juga tidak berupaya menguasai pengelolaan pemerintahan secara langsung, meskipun kadang pimpinan-pimpinan atau anggotanya memenangkan kedudukan politik berdasarkan pemilu.


Kelompok kepentingan tidak dilihat sebagai organisasi yang menguasai pemerintah.


Latar belakang dibutuhkannya kelompok kepentingan adalah karena setiap individu, kelompok, organisasi, dan masyarakat memiliki kepentingan yang sama untuk mempertahankan kelangsungan kehidupan dalam suatu negara.


Adanya dominasi individu, masyarakat, dan negara yang memiliki kekuatan besar terhadap individu, masyarakat, dan negara lain yang lemah yang terbelakang, baru, dan berkembang. Dominasi ini dipandang dapat membahayakan kelangsungan kehidupan individu, masyarakat, dan negara dalam semua aspek kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.


Ada banyak organisasi yang termasuk kelompok kepentingan. Berikut ini adalah contoh organisasi yang termasuk kelompok kepentingan diantaranya seperti
  1. Lembaga swadaya masyarakat
  2. Organisasi kemasyarakatan
  3. Organisasi sosial lainnya, seperti serikat buruh, himpunan pengusaha, kelompok petani, persatuan-persatuan dokter, advokat, insinyur, dan guru.


c. Kelompok Penekan atau Pressure Group

Pada dasarnya, kelompok penekan hampir sama dengan kelompok kepentingan.


Kelompok penekan merupakan kelompok yang menghimpun sejumlah individu atas dasar kesamaan kepentingan atau isu tertentu. Misalnya, mereka terikat oleh kesamaan profesi, minat, suku, agama, keprihatinan atas sebuah masalah, ideologi, dan wilayah.


Tujuan dibentuknya kelompok penekan adalah untuk mencari cara agar mereka bisa mempengaruhi proses pembuatan undang-undang atau pembuatan kebijakan yang sesuai dengan kepentingan atau tuntutan masyarakat luas.


Kelompok penekan berusaha untuk mempengaruhi para wakil rakyat di parlemen, termasuk kalangan pemerintahan.


Kelompok penekan dibentuk bukan untuk merebut dan mempertahankan kekuasaan. Oleh karena itu kelompok penekan tidak mengambil bagian dalam peserta pemilu. Meski begitu, kelompok penekan memiliki kedudukan yang dapat memaksa serta mendesak pihak yang berada di dalam pemerintahan atau pimpinan untuk bergerak ke arah yang diinginkan atau berlawanan dengan desakannya.


Meskipun kelompok penekan hampir sama dengan kelompok kepentingan, tapi terdapat hal yang membedakan antara keduanya. Perbedaan ini terletak pada tujuannya.


Kelompok kepentingan memiliki tujuan yang menekankan pada keuntungan lembaganya saja. Sebaliknya, kelompok penekan tujuannya lebih menekankan pada kepentingan masyarakat luas dan memosisikan organisasi sebagai media artikulasi kepentingan masyarakat.


Contoh kelompok penekan adalah
  1. Nahdatul Ulama (NU)
  2. Muhammadiyah
  3. Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia(GMNI)
  4. Himpunan Mahasiswa Islam (HMI)


d. Media Komunikasi Politik

Media massa sebagai sarana komunikasi politik mempunyai peranan yang sangat penting, yaitu sebagai publisitas politik terhadap masyarakat luas.


Tujuan media komunikasi politik agar khalayak mengetahui agenda politik, setelah itu simpati dan menjatuhkan pilihannya kepada partai politik tertentu.


Media massa sebagai sarana untuk menyampaikan pesan-pesan terutama mengenai politik akan mempermudahkan komunikator politik dalam menyampaikan dan memperkenalkan siapa dirinya kepada khalayak.


Komunikator atau aktivis politik akan berupaya untuk menguasai media. Pada umumnya, komunikator atau aktivis politik yang berhasil menguasai media akan memenangkan pertarungan politik.


Media massa memiliki kekuatan yang besar, khususnya dalam mempengaruhi pikiran, peranan, serta perilaku masyarakat. Jadi sangat besar kekuatan media massa dalam mempengaruhi pikiran, peranan, dan perilaku masyarakat saat ini.


Dalam buku Responsibility in Mass Communication, Kevin Philips mengatakan bahwa era sekarang lebih merupakan mediacracy, yakni pemerintahan media daripada demokrasi pemerintahan rakyat.


Terdapat beberapa media yang sangat penting dalam memublikasikan agenda politik, baik media cetak maupun media elektronik. Beberapa media komunikasi politik tersebut diantaranya adalah sebagai berikut.
  1. Media elektronik, seperti media telepon, media radio, dan media televisi
  2. Media cetak, seperti media surat langsung dan surat kabar atau majalah


e. Tokoh Politik

Dalam sebuah negara, seseorang dianggap sebagai tokoh politik apabila berada atau bergerak dalam lembaga eksekutif dan legislatif.


Orang-orang dalam lembaga negara lainnya seperti lembaga yudikatif yang bertugas menegakkan hukum dan militer, pada umumnya tidak dianggap sebagai tokoh politik meskipun mereka terlibat dalam tugas pemerintah.


Tokoh politik adalah seseorang yang menjadi pusat perhatian dalam dunia politik dan berkecimpung dalam dinamika politik yang jelas dan sedang berlangsung.


Contoh tokoh politik yang terkenal adalah seperti berikut.
  1. Kofi Annan, yang pernah menjabat sekretaris jenderal PBB
  2. Lazaro Cardenas, Presiden Meksiko 1934–1940
  3. Winston Churchill, Perdana Menteri Britania Raya pada masa Perang Dunia
  4. Mohandas Karamchand Gandhi (Mahatma Gandhi), pemimpin nasionalis India
  5. Soekarno, presiden pertama Republik Indonesia


Hubungan Antara Struktur politik dan Infrastruktur Politik

Di antara bagian-bagian suprastruktur politik dengan unsur-unsur infrastruktur politik terdapat suatu hubungan yang saling mempengaruhi sehingga menumbuhkan suasana kehidupan politik yang serasi.


Unsur-unsur infrastruktur politik berfungsi memberi masukan kepada suprastruktur politik. Melalui masukan-masukan yang diterima dari infrastruktur politik, suprastruktur politik atau bagiannya dapat menentukan kebijakan umum atau keputusan politik.



Artikel Terkait