Mewujudkan Penyelenggaraan Pemerintahan yang Terbuka
Table of Contents
Penyelenggaraan Pemerintahan yang Terbuka
Keterbukaan dalam penyelenggaraan negara tidak dapat terwujud dengan begitu saja, tapi ada kesadaran diri pada niat baik pemerintah. Meski begitu, niat baik pemerintah dapat hilang bersama dengan berlalunya waktu.
Menurut Lord Acton, kekuasaan pemerintah cenderung disalahgunakan. Semakin besar kekuasaan yang dimiliki, maka semakin besar pula kemungkinan untuk disalahgunakan.
Menurut Larry Diamond, kecenderungan umum perilaku birokrasi pemerintah di negara mana pun selalu menutup-nutupi kegiatan-kegiatan dan informasi-informasi penting dalam penyelenggaraan pemerintahan dalam selubung kerahasiaan dan prosedur-prosedur yang buram.
Untuk mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang terbuka, maka dibutuhkan perundang-undangan mengenai kebebasan informasi.
Perundang-undangan sekurang-kurangnya harus berisi ketentuan hukum yang meliputi hal-hal sebagai berikut.
- Memberikan perincian yang sangat jelas mengenai pengecualian terhadap kebebasan informasi
- Memungkinkan adanya sumber informasi alternatif yang bisa dimanfaatkan oleh parlemen, pemerintah, dan publik
- Memberikan jaminan kepada mereka yang mengungkapkan adanya ketidakberesan dalam tubuh pemerintah
- Mewajibkan agar rapat-rapat lembaga-lembaga publik dilakukan secara terbuka
- Menjamin hak publik untuk memiliki akses terhadap berbagai dokumen pemerintah
- Mewajibkan pemerintah untuk bersikap terbuka
S. Rini dan Dyah Hartati. 2011. Pendidikan Kewarganegaraan SMA 2. Jakarta: Pusat Kurikulum dan Perbukuan Kementerian Pendidikan Nasional Tahun 2011
Artikel Terkait
- 1 Penyelenggaraan Pemerintahan Negara Dalam Arti Luas dan Sempit Serta Asas Umum, Tujuan, dan Asas-asas Penyelenggaraan Yang Baik
- 2 Dampak Penyelenggaraan Pemerintahan yang Tidak Terbuka
- 3 Mewujudkan Penyelenggaraan Pemerintahan yang Terbuka
- 4 Sikap Apresiatif terhadap Keterbukaan dalam Kehidupan Berbangsa dan Bernegara dan Perilaku Positif dalam Upaya Peningkatan Jaminan Keadilan