Prinsip, Asas, Cara Penyusunan APBN Serta Dampak APBN Pada Perekonomian

Table of Contents

Prinsip Penyusunan APBN Berdasarkan Aspek Pendapatan

Prinsip-prinsip penyusunan APBN berdasarkan aspek pendapatan antara lain dapat dilakukan dengan cara sebagai berikut.

1. Intensifikasi penerimaan anggaran dalam jumlah dan kecepatan penyetoran.
2. Intensifikasi terhadap penagihan serta pemungutan piutang negara, dan juga sewa atas penggunaan barang-barang milik negara.
3. Penutupan ganti rugi atas kerugian yang diderita oleh negara dan denda yang telah dijanjikan.

Prinsip Penyusunan APBN Berdasarkan Aspek Pengeluaran

Adapun prinsip-prinsip penyusunan APBN berdasarkan aspek pengeluaran negara, antara lain dapat dilakukan dengan cara sebagai berikut.

1. Hemat, tidak mewah, efisien, dan sesuai dengan kebutuhan teknis yang diisyaratkan.
2. Terarah dan terkendali sesuai rencana program maupun kegiatan.
3. Semaksimal mungkin menggunakan hasil produksi dalam negeri dengan memperhatikan kemampuan atau potensi nasional.

Asas Penyusunan APBN

Penyusunan program pembangunan tahunan dituangkan dalam APBN berdasarkan asas kemandirian, penghematan, dan prioritas.

1. Kemandirian, artinya sumber penerimaan dalam negeri semakin ditingkatkan.
2. Penghematan atau peningkatan efisiensi dan produktivitas.
3. Penajaman prioritas pembangunan.

Cara Penyusunan APBN

APBN disusun oleh pemerintah dalam bentuk rencana. Rencana tersebut diajukan kepada DPR, selanjutnya DPR membahas RAPBN (Rancangan Anggaran Pengeluaran Pembelanjaan Negara) dalam masa sidang. Setelah RAPBN disetujui DPR, RAPBN akan ditetapkan menjadi APBN melalui undang-undang. Apabila RAPBN berakhir tidak disetujui, pemerintah menggunakan APBN dari tahun sebelumnya. Supaya pelaksanaan APBN sesuai dengan rencana, maka dikeluarkan-lah Keputusan Presiden tentang pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja negara.

Dampak APBN terhadap Perekonomian

APBN mempunyai dampak atau pengaruh besar dalam perekonomian. Jika tidak adanya APBN, maka negara tidak akan memiliki pedoman untuk melakukan seluruh kegiatannya, termasuk dalam hal melaksanakan pembangunan ekonomi, serta tidak memiliki alat (sarana) yang tepat untuk memperbaiki perekonomian. Dampak atau pengaruh APBN dalam perekonomian dapat ditampilkan secara rinci sebagai berikut:

1. APBN memberi pedoman bagi kegiatan pembangunan ekonomi.

Misalnya, jika APBN diprioritas untuk pembangunan ditujukan kepada bidang industri maka pemerintah tentu akan lebih banyak melakukan pembangunan di bidang industri.

2. APBN dapat digunakan sebagai alat perbaikan perekonomian.

Apabila negara mengalami gejala ekonomi yang buruk, APBN dapat digunakan sebagai alat atau sarana untuk memperbaiki perekonomian. Contohnya, di tahun 1982, Indonesia menemukan bahwa harga BBM dunia terus mengalami penurunan. Menurunnya harga BBM dapat menjadi pertanda buruk bagi Indonesia, karena Indonesia sangat menggantungkan penerimaan pada sektor migas. Untuk memperbaiki masalah-masalah tersebut, pada penyusunan APBN selanjutnya, pemerintah akan berupayah keras untuk meningkatkan penerimaan dari sektor nonmigas, misalnya dengan meningkatkan penerimaan sektor pajak. Penerimaan sektor pajak dapat ditingkatkan di antaranya dengan memperbaiki sistem pemungutan pajak yang ada di Indonesia. Terbukti bahwa pajak menjadi sektor andalan bagi penerimaan negara yaitu sekitar 70% lebih penerimaan Indonesia diperoleh dari sektor pajak. Berdasarkan cerita di atas, dapat ditarik kesimpulkan bahwa APBN dapat digunakan sebagai alat untuk memperbaiki perekonomian.

3. APBN dapat memengaruhi perubahan harga secara keseluruhan.

Misalnya dalam penyusunan APBN pemerintah menurunkan atau menghilangkan terhadap subsidi BBM, berarti harga BBM akan mengalami kenaikan. Kenaikan harga BBM akan diikuti juga dengan naiknya harga barang dan jasa lain yang banyak dibutuhkan masyarakat. Oleh karena itu, APBN dapat memengaruhi perubahan harga secara keseluruhan.

4. APBN dapat memengaruhi tingkat produktivitas perusahaan.

Misalnya, untuk meningkatkan penerimaan negara pemerintah mencoba menaikkan tarif pajak untuk ekspor. Kenaikan tersebut akan dapat berakibat pada sikap para eksportir. Jika tarif pajak ekspor dianggap terlalu tinggi maka dapat menurunkan produktivitas para eksportir. Dan akibatnya, jumlah ekspor menjadi menurun. Sebaliknya, jika pemerintah menurunkan tarif pajak ekspor, para eksportir justru akan lebih meningkatkan ekspornya.

5. APBN dapat memengaruhi tingkat pemerataan distribusi pendapatan.

Distribusi pendapatan secara tidak merata atau tidak adil dapat menimbulkan kecemburuan sosial. Kecemburuan sosial yang tinggi ini suatu saat akan meledak dan dapat menimbulkan kerusuhan seperti perusakan dan pembakaran. Perusakan dan pembakaran akan memengaruhi kinerja perekonomian nasional. Untuk itu, APBN bisa digunakan sebagai alat untuk memengaruhi tingkat pemerataan distribusi pendapatan, misalnya dengan melakukan kebijakan subsidi, baik subsidi BBM atau subsidi non-BBM. Subsidi tersebut diberikan bagi pihak yang membutuhkan. Saat ini, subsidi BBM diberikan kepada masyarakat berpenghasilan rendah dalam bentuk pemberian Raskin